Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan persoalan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tepat. Langkah ini untuk memberi tambahan pengaruh jera bagi praktek pat gulipat di LPEI yang seolah terus terulang.
“Kami menilai langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani perlihatkan keseriusan pemerintah supaya proses pembiayaan ekspor benar-benar mampu meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky pada oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga supaya sebabkan fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, Rabu (20/3/2024).
Untuk diketahui Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu perihal indikasi ada fraud di dalam kredit https://numerounosantaclarita.com/ yang dikucurkan oleh LPEI, Senin (18/3/2024). Sejumlah debitur dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang dianggap sebabkan kerugian negara sampai Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang dianggap terlibat di dalam persoalan tersebut. Keempat perusahaan berikut bergerak di dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.
Fathan mengutarakan dugaan korupsi di LPEI bersama dengan beragam modus seolah kaset rusak yang terus berulang. Dia menyebut Kejagung pada 2022 dulu memastikan tersangka persoalan dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI sepanjang periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan raih Rp2,6 triliun yang berasal berasal dari kredit macet ke delapan kelompok usaha yang terdiri berasal dari 27 perusahaan.
“BPK juga dulu melakukan kontrol investigatif perihal persoalan dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara sampai puluhan miliar,” katanya.
Di pada modus yang paling kerap terjadi, lanjut Fathan, adalah LPEI tidak menerapkan komitmen tata kelola baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan di dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga. Akibatnya berjalan kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.
“Saat ditelusuri lebih di dalam ternyata ada hengky pengky pada oknum LPEI bersama dengan entrepreneur atau eksportir supaya penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” katanya
Dukung Bersih-bersih di LPEI
Politikus PKB ini pun mendukung usaha bersih-bersih supaya LPEI ulang kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalannya untuk menciptakan ekosistem baik pada kegiatan ekspor produk-produk unggulan di dalam negari. Dengan LPEI, eksportir dapat dibantu berasal dari faktor pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.
“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dijalankan secara sembarangan lebih-lebih minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi supaya mampu ulang ke tujuan awal mampu mendorong iklim ekspor yang baik bagi product unggulan Indonesia baik berasal dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.