2025-01-31 | admin 8

Indonesia soroti tantangan politik-keamanan ASEAN

Pada pertemuan menjelang KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada Rabu (9/10), Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, membahas berbagai potensi dan tantangan politik serta keamanan yang dihadapi oleh kawasan ASEAN. Mereka mengungkapkan sejumlah isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM) dan perkembangan situasi di Laut China Selatan.

Isu HAM Sebagai Tantangan Besar di Kawasan ASEAN

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi menekankan bahwa masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi ASEAN. Menlu Retno menyatakan bahwa di banyak negara, tantangan HAM semakin meningkat dan perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap HAM di kawasan tersebut, yang bisa dilakukan melalui penguatan peran Komisi ASEAN untuk HAM (AICHR) serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra ASEAN.

Retno juga menyoroti hak untuk membangun (Right to Development), yang menurutnya smithcairnsmazda.com merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan HAM yang lebih baik, serta perdamaian global yang lebih stabil. Pemahaman ini dinilai sangat penting untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih harmonis di kawasan ASEAN.

Tantangan Laut China Selatan dan Pentingnya Penyelesaian Damai

Selain isu HAM, Retno Marsudi juga menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan situasi di Laut China Selatan, yang tetap menjadi masalah yang sangat sensitif bagi ASEAN. Ia mengingatkan agar tidak ada eskalasi ketegangan yang dapat memperburuk situasi di kawasan maritim tersebut. Menlu Retno menegaskan bahwa ASEAN harus berkomitmen untuk memperjuangkan penyelesaian melalui perundingan mengenai Tata Prilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan, agar ketegangan di wilayah tersebut bisa diredakan dan tidak mengganggu stabilitas kawasan.

Ia juga menekankan pentingnya kesepakatan terhadap penerapan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 untuk memastikan kepatuhan negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah laut tersebut.

Menko Hadi Tjahjanto Apresiasi Progres Pilar APSC dan Tantangan Masa Depan

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menko Hadi Tjahjanto memberikan apresiasi terhadap kemajuan penyusunan cetak biru Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC), yang dilaporkan telah mencapai 99,6 persen. Ia mengungkapkan bahwa pembuatan rencana strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 juga sangat diperlukan agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis kawasan yang selalu berubah.

Hadi Tjahjanto juga menyoroti pentingnya memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan antarnegara, dan memperdalam kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Isu yang perlu diperhatikan secara serius, menurutnya, adalah masalah perdagangan orang (TPPO) yang merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang harus ditanggulangi secara komprehensif oleh ASEAN.

Penegakan Kerja Sama untuk Meningkatkan Stabilitas Politik dan Keamanan

Baik Menlu Retno Marsudi maupun Menkopolhukam Hadi Tjahjanto sepakat bahwa kerja sama yang lebih erat di bidang politik dan keamanan antarnegara ASEAN sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ada. Mereka menekankan bahwa hanya dengan kolaborasi yang solid dan komitmen bersama, ASEAN dapat terus menjaga perdamaian dan stabilitas politik di kawasan, serta menjawab berbagai tantangan global yang terus berkembang.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ASEAN akan semakin mampu merespons isu-isu politik dan keamanan yang muncul dengan cara yang lebih efektif, serta dapat memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggotanya.

Share: Facebook Twitter Linkedin